Lalu bagaimana dengan militer?
Demikian juga prajurit-prajurit TNI. Dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah, kami semua adalah manusia biasa yang terlatih, karena hanya manusia biasa akhirnya kami pun berpolitik. Politik dalam hal ini tolong jangan dikatikan dengan partai, tapi lebih pada stategi untuk mencapai tujuan.
Untuk urusan terkait dengan politik kenegaraan, TNI mengambil sikap untuk netral. Sikap TNI ini diapresiasi baik oleh kalangan tokoh maupun masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai alat negara, sungguh tidak elok jika TNI digunakan oleh pihak-pihak yang sedang berebut kekuasaan.
Netralitas TNI ini sudah teruji baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden yang diselenggarakan dalam tahun 2014. Tidak hanya sekarang, netralitas ini juga sudah ditunjukkan TNI dalam pemilu-pemilu sebelumnya.
Akan tetapi, ada keunikan yang cukup menggelitik, manakala akan berakhirnya rezim SBY untuk kemudian digantikan oleh era Jokowi, ada semacam upaya "balas jasa" SBY terhadap para pejabat-pejabat militer terdekatnya. Dan sebaliknya, ada upaya "penyingkiran" pejabat-pejabat yang dekat dengan SBY tersebut pada era memasuki kepemimpinan Jokowi. Ini bisa terlihat dari pengangkatan Danpaspampres.
Sungguh sayang jika harus terjadi demikian, TNI yang netral pada akhirnya akan terbawa dalam arus politik praktis yang berkembang, lalu bagaimana jika masing-masing pejabat tinggi militer tersebut menggunakan pasukannya masing-masing untuk "bertarung" demi sebuah jabatan yang memang sudah dipolitisir.. Ah, semoga TNI tetap netral..
